SDGs Center UNDIP, Jumat (19/2) menggelar Talkshow SDGs untuk #deanseries kerjasama ProAlma Radio 977fm. Tema bincang-bincang radio kali ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Goal 8) dan Kelembagaan Tangguh (Goal 16) dengan narasumber Prof. Dr. Suharnomo, SE, M.Si (Dekan FEB) dan Dr. Hardi Warsono, MTP (Dekan FISIP UNDIP) dengan host acara Ara Agatha.
Prof Harnomo menyampaikan pertumbuhan ekonomi merupakan isu yang menjadi perhatian SDGs. Pertumbuhan yang ditarget adalah yang bukan saja fokus pada peningkatan angka tetapi juga pertumbuhan yg inklusi, berkualitas, sustainable dan berperspektif green economy. Suatu pertumbuhan yang hanya ditopang oleh produksi dan konsumsi kelas elite saja tetapi lapisan sosial, di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Itu sebabnya diperlukan upaya pembangunan infrastruktur, dan sarana prasarana ekonomi yang mampu mengungkit pertumbuhan yang berkualitas.
Pertumbuhan ekonomi di masa pandemic memang tidak bisa dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemic, namun kita harus selalu optimis dengan pertumbuhan ekonomi di masa pandemic yang menunjukkan bahwa masyarakat kita mempunyai daya bertahan atau resilience force yang kuat. Pertumbuhan ekonomi ini harus berlomba dengan penurunan angka covid-19, maka meski tipis pertumbuhannya, kita harus optimis kondisi ekonomi kita bisa segera membaik.
Sementara, Dr. Hardi Warsono menyatakan faktor kelembagaan yang tangguh menjadi prasyarat utama mewujudkan pola pertumbuhan yang inklusi. Karena itu bagianya penguataan kelembagaan badan publik yang tahan pada godaan korupsi, memiliki tata kelola birokrasi yang akuntabel, transparan, partisipatif, ramah pada HAM, itu yang perlu menjadi prioritas.
Kelembagaan bisa diartikan dalam dua hal, sebagai wadah (institution) dan sebagai tata kelola (governance). Secara institusional dan tata kelola, Indonesia sudah merancang grand design reformasi birokrasi yang saat ini dijalani oleh Indonesia. Reformasi birokasi yang berjalan saat ini melewati beberapa fase yang diawali dengan role-based governance, performance-based governance, dan berujung pada performance-based governance. Kelembagaan di Indonesia akan menuju dynamic governance setelah melalui fase performance-based governance, yaitu kelembagaan yang berdasar kinerja birokrasi.
Target SDGs 8 untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menurut Prof Suharnomo, meliputi kata kunci sustain, inklusif, akses pekerjaan yang adil untuk semua, produktivitas. Sustainable dalam hal ekonomi menyangkut green economy activity. Green economy activity ini tidak bisa lagi eksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab, tidak semata-mata mengejar GNP suatu negara, namun juga mempertimbangkan kelestarian alam dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Inklusif dan berkeadilan dalam pertumbuhan ekonomi yang sustainable adalah tidak ada disparitas antara si kaya dan si miskin, kesempatan bekerja yang sama bagi siapapun di manapun, tanpa membedakan gender dan latar belakang. Berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan kualitas yang bagus dan berkelanjutan serta menjaga kelestarian alam.
Menurut Dr. Hardi, sembilan target SDGs 16 (Kelembagaan Tangguh) meliputi mengurangi korupsi dan penyuapan, menyiapkan lembaga yang efektif dan akuntabel, menjamin pengambilan keputusan yang partisipatif dan responsif, meningkatkan keterlibatan negara berkembang dalam lembaga global, memberi identitas bagi semua sesuai dengan hak kependudukan setiap orang, menjamin akses public akan informasi, melindungi kebebasan mendasar setiap orang, memperkuat lembaga nasional dalam berkiprah dalam peran internasional, menggalakkan penegakan undang-undang yang non-diskriminatif.
Isu kesetaraan gender menurut Prof Suharnomo, di Indonesia tidak terlihat terjadinya ketidaksetaraan gender di Indonesia, karena peran wanita dalam kepemimpinan atau pemegangan peran cukup tinggi. Indonesia sudah menggunakan performance-based sebagai tolok ukur atau penentuan pemimpin.
Strategi untuk mempersiapkan lulusan UNDIP agar siap memasuki dunia kerja, apalagi di masa pandemic menurut Prof Suharnomo berdasar masukan dari alumni dan persatuan HRD, lulusan Perguruan Tinggi ditandai dengan kurang tangguh, kurang kemampuan Bahasa Inggris, kurang kreatif dan inovatif. Ketangguhan atau daya lenting lulusan perguruan tinggi masih rendah sebagai akibat kurang aktifnya lulusan saat masih menjadi mahasiswa, suka rebahan dan kurang tantangan selama masa perkuliahan. Karakter yang bisa mendukung kesusksesan seseorang antara lain tidak setia pada prioritas, kurang peduli pada sekitar, dan tidak banyak mengeluh. Karakter lulusan yang berkarakter tangguh dan kuat, memiliki kecakapan Bahasa Inggris yang baik, dan mau bekerja keras dan cerdas, akan lebih siap berkompetisi dalam pasar pekerjaan (labor market) sesuai SDG 8 Descent Work.
Dr. Hardi menerangkan bahwa Pembangunan Indonesia bisa berjalan lancar jika benar-benar memegang teguh berlakunya reformasi birokrasi. Lembaga kenegaraan harus bisa mengikuti alur reformasi birokrasi memasuki etape ketiga. Setelah etape pertama dan kedua yaitu role-based governance dan performance-based governance, saatnya memasuki etape ketiga dynamic governance. Dalam fase dynamic governance, birokrasi yang harus bisa progresif dan adaptif, pemerintahan yang lincah bergerak dan kreatif-inovatif dalam berpikir, tidak hanya mengkuti kebijakan yang ada. Birokrasi yang adaptif akan mau dan mapu menampung aspirasi masyarakat dan secara progresif mewujudkan aspirasi yang membawa kebaikan dan perbaikan untuk layanan pada masyarakat melalui cara-cara yang inovatif dan kreatif. Sayangnya, pada beberapa pemerintah daerah, masih ada yang belum bisa mengikuti alur reformasi birokrasi ini, sehingga masih ditemukan penunjukan pejabat berdasar kedekatan tanpa melihat kompetensi, layanan masyaarakat yang lamat dan tidak inovatif, dan banyak kekurangan lembaga pemerintahan lainnya.
Strategi implementasi kelembagaan tangguh dalam SDGs bisa disarikan dalam 3 ide: dalam internal birokrasi harus mengikuti dan memegang alur reformasi birokrasi secara konsisten; birokrasi harus menumbuhkan kolaborasi antar pihak untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang tidak diskriminatif, kolaborasi ini bisa melibatkan pihak non pemerintah; memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dalam pencapaian SDGs goal 8 dan 16, UNDIP aktif berpartisipasi secara kelembagaan maupun individu. Untuk pencapaian SDG goal 8, menurut Prof Suharnomo, secara makro UNDIP, secara kelembagaan berusaha menjadi pendamping masyarakat dalam pengembangan UMKM yang secara tak langsung membuka kesempatan bekerja yang lebih luas. Secara mikro, adalah peningkatan kualitas ketenagakerjaan (employability), apalagi di masa pandemic yang makin menantang dengan perubahan arah ekonomi dari owning menjadi sharing ekonomi, linear menjadi exponential ekonomi. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan secara inti meliputi dua kemampuan, yaitu kompetensi literasi (literasi digital, literasi numerik, big data) dan kepemimpinan (leadership) seperti daya juang, daya tahan, mental yang kuat, dan kreativitas.
Untuk pencapaian SDG goal 16, arah perkembangan kelembagaan tangguh adalah menjadi World Class Bureaucracy. World Class Bureaucracy menjadi arah gerak kelembagaan tangguh menuju reformasi fase ketiga (dynamic governance). Ciri-ciri World class Beaurocracy ini antara lain diberlakukannya sistem merit dalam pengangkatan jabatan, kompetensi dan performa kerja birokrat menjadi dasar penilaian dan penghargaan, dan adanya tuntutan inovasi dan kreativitas.
Pencapaian SDGs goal 8 dan 16 melalui aktivitas akademik, civitas akademika UNDIP bisa berperan aktif dalam peningkatan kualitas diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan yang serba tidak pasti dan cepat sekali berubah. Sebagai lembaga, UNDIP juga harus siap mengubah dan menata diri menjadi lembaga yang akuntabel, efisien dan responsif.
Link Youtube: Live Stream ProAlma 977FM – YouTube
